Juknis PPDB 2019/2020 Kemendikbud PDF Terbaru

Juknis PPDB 2019/2020 Kemendikbud pdf
Juknis PPDB 2019/2020 Kemendikbud pdf

Juknis PPDB 2019/2020 Kemendikbud PDF SD SMP SMA SMK ini merupakan panduan teknis penerima peserta didik baru bagi para pemangku kepentingan terkait pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru di setiap sekolah Indonesia.

Saat ini Pemerintah menetapkan perubahan Juknis PPDB SD SMP SMA SMK tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Juknis PPDB 2019/2020 PDF Terbaru SD SMP SMA SMK Kemendikbud

Dalam rangka terus membantu peningkatan akses dan mutu serta relevansi pendidikan, pada tahun pelajaran 2019/2020 Kemendikbud berkomitmen memberikan kesempatan kepada anak bangsa untuk mendapatkan akses pendidikan yang bermutu di pada tingkat TK SD SMP SMA SMK baik negeri maupun swasta yang tersebar di seluruh Indonesia.

Penerimaan Peserta Didik Baru, yang selanjutnya disingkat PPDB, adalah penerimaan peserta didik baru pada TK SD SMP SMA SMK dan juga pada RA maupun Madrasah.

Tujuan Juknis PPDB Kemendikbud

Petunjuk Teknis atau Juknis PPDB Tahun Pelajaran 2019/2020 bertujuan untuk:
1. menjamin penerimaan siswa baru (PSB) di sekoalah agar dapat berjalan secara objektif, akuntabel, transparan, dan tanpa diskriminasi sehingga mendorong peningkatan akses layanan pendidikan yang berkeadilan.
2. memberikan pedoman bagi Kepala Sekolah, orang tua siswa, masyarakat, dan para pemangku kepentingan dalam rangka pelaksanaan PPDB tahun 2019.

Juknis Penerimanan Peserta Didik Baru 2019/2020 Kemendikbud PDF

Sesuai prinsip dan mekanisme dalam juknis PPDB tahun 2019, sekolah diwajibkan mengikuti tata cara penerimaan peserta didik baru tahun 2019 sesuai kebijakan dan Peraturan yang berlaku didalan juknis.

Persyaratan Calon PPDB TK SD SMP DMA dan SMK 2019/2020

Persyaratan calon peserta didik baru pada TK atau bentuk
lain yang sederajat adalah:

a. berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun untuk kelompok A; dan
b. berusia 5 (lima) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun untuk kelompok B.

(1) Persyaratan calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD atau bentuk lain yang sederajat, berusia:

  • 7 (tujuh) tahun; atau
  • paling rendah 6 (enam) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan.

(2) Sekolah wajib menerima peserta didik yang berusia 7 (tujuh) tahun.

(3) Pengecualian syarat usia paling rendah 6 (enam) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu paling rendah 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan pada tanggal 1 Juli tahun berjalan yang diperuntukkan bagi calon peserta didik yang memiliki kecerdasan istimewa/bakat istimewa dan kesiapan psikis yang dibuktikan dengan rekomendasi tertulis dari psikolog profesional.

(4) Dalam hal psikolog profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak tersedia, rekomendasi dapat dilakukan oleh dewan guru Sekolah.

(5) Ketentuan pada ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan batas daya tampungnya berdasarkan ketentuan rombongan belajar dalam Peraturan Menteri.

Persyaratan calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP atau bentuk lain yang sederajat:
a. berusia paling tinggi 15 (lima belas) tahun; dan
b. memiliki ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) SD atau bentuk lain yang sederajat.

Persyaratan calon peserta didik baru kelas 10 (sepuluh) SMA/SMK atau bentuk lain yang sederajat:

  • berusia paling tinggi 21 (dua puluh satu) tahun.
  • omemiliki ijazah/STTB SMP atau bentuk lain yang sederajat; dan
  • memiliki SHUN SMP atau bentuk lain yang sederajat.

3. berasal dari anak berkebutuhan khusus paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima bagi madrasah yang menyelenggarakan program pendidikan inklusif. Setiap Provinsi harus tersedia paling sedikit 1 (satu) Madrasah Negeri pada semua jenjang (MIN, MTsN, dan MAN) yang menyelenggarakan pendidikan inklusif.

Menggunakan Sistem ZONASI

Sejalan dengan tujuan pemerataan kualitas pendidikan melalui zonasi, maka Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah perlu melakukan:

  • Pemetaan dan redistribusi guru yang berkompeten dan berkualitas agar dapat merata dalam setiap zona.
  • Peningkatan kualitas guru di seluruh daerah di setiap zona.
    Pemenuhan dan perbaikan sarana prasarana sekolah.
  • Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan 8 Standar Nasional Pendidikan (SNP) oleh Pemerintah Daerah.

Pembiayaan 

1. Pembiayaan PPDB dan pendaftaran ulang pada madrasah yang diselenggarakan oleh Pemerintah tidak boleh dibebankan pada pungutan dari peserta didik.

2. Biaya dalam pelaksanaan PPDB dan pendaftaran ulang pada Madrasah yang diselenggarakan oleh Pemerintah dibebankan pada anggaran BOS sebagaimana tercantum dalam anggara DIPA pada tahun anggaran berjalan.

Nah, untuk mengetahui lebih jelas mengenai perubahan Juknis PPDB 2019/2020 terbaru semua jenjang sesuai Kemendikbud silakan unduh tautanya dibawah ini:

Download Juknis PPDB 2019/2020 Kemendikbud PDF DISINI

Demikian informasi yang dapat kami sampaikan terkait Juknis PPDB tahun 2019 Juknis PPDB 2019/2020 Kemendikbud PDF. semoga dapat bermanfaat.

Tinggalkan Balasan